Krisis Spektrum di Indonesia

Perkembangan teknologi mulai bergerak ke arah mobile broadband, dimana kecenderungan penetrasi layanan voice terhadap layanan data semakin menurun. Kebutuhan akan layanan broadband tersebut akan memerlukan resource bandwidth maupun spektrum frekuensi yang sangat besar sedangkan ketersediaan spektrum sangatlah terbatas. Sebuah vendor telekomunikasi memperkirakan bahwa trafik data secara global mencapai 15 kali lipat di akhir tahun 2017. International Telecommunication Union (ITU) dalam dokumen M.2078 mengatakan dibutuhkan tambahan spektrum 1280-1700 MHz di tahun 2020. Amerika dan UK juga mengatakan dibutuhkan tambahan spektrum sebesar 500 MHz di tahun 2020.

Sebuah penelitian dari World Bank mengatakan bahwa dengan peningkatan 10% penetrasi broadband dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.38% GDP perkapita untuk Negara berkembang. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 32/2011 berisikan Master Plan Percepatan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) salah satunya dijelaskan mengenai target broadband di Indonesia adalah 30% dari total populasi. Hal tersebut tentunya memerlukan resource bandwidth yang sangat besar jika ingin mengimplementasikan wireless broadband.

Sebuah penelitian kecil mengenai krisis spektrum di Indonesia saya lakukan demi membantu Negara. Hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut :

Gambar di atas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami krisis spektrum pada tahun 2013 dan apabila operator tidak mendapatkan tambahan bandwidth maka langkah untuk memenuhi target broadband di Indonesia salah satunya dengan menambah jumlah tower. Jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi hutan tower dimana hal tersebut bertentangan dengan Regulasi Kominfo No 2/2008. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana caranya menyediakan spektrum bagi wireless broadband. Jika dilihat pada gambar di atas semakin besar jumlah spektrum yang disediakan maka akan semakin besar pula nilai penghematan terhadap investment Cost (Capex dan Opex) dari jaringan wireless broadband itu sendiri.